Demo Tolak Revisi UU KPK di Indramayu Dibatalkan Polisi, Ditemukan Tiner di dalam Replika Keranda

Posted on



TolakRevisiUUKPK #Demo #PolresIndramayu Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU – Aksi unjuk …

source
Jakarta – Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Hal ini mengingatkan bahwa pada 24 September 1960 (tepatnya 59 tahun silam), Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

“DPN Pemuda Tani mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional, tanggal 24 September. Hari Tani Nasional adalah momentum untuk mengingatkan tentang kedaulatan rakyat atas tanah,” kata Ketum DPN Pemuda Tani HKTI Rina Saadah.

Menurutnya, semangat reforma agraria ini harus terus didengungkan agar akses rakyat terhadap tanah dari hari ke hari semakin baik. Fakta bahwa di era globalisasi tanah adalah aset yang dapat dimiliki oleh umum, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri, mengisyaratkan bahwa reforma agraria harus mengakomodasi suatu model pengelolaaan yang berbasis kemitraan antara rakyat dengan sektor swasta tersebut. Hal ini menjadi suatu tren, terlepas dari semangat nasionalisme yang menginginkan suatu kedaulatan nasional dalam level tertentu.

Bentuk-bentuk kemitraan tersebut harus memberikan suatu bentuk kedaulatan kepada rakyat dalam level tertentu sekaligus memberikan kesempatan dan kepastian hukum kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya dalam bidang yang dipilih dan disepakati.

Reforma agraria dan kemitraan adalah semangat baru yang dapat dijalankan agar dapat lebih memberikan peluang bagi industri untuk berkembang demi kemajuan bangsa Indonesia.

—-

Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menjamin jika DPR RI membatalkan pengesahan Rangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Hal itu kata Budiman sudah disepakati oleh Badan Musyawarah (Bamus).
“Dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR hari ini sudah disepakati bahwa dalam paripurna besok TIDAK ADA pengesahan #RUUKUHP,” tulis Budiman di akun twitternya @budimandjatmiko Senin (23/9/2019).

Meski demikian, mantan aktivis 1998 itu meminta masyarakat tetap mengawasi proses RKUHP yang masih digodok DPR RI meski banyak pihak yang minta RKUHP Ditolak.
Pernyataan Budiman itu menanggapi komentar netizen yang menggelontorkan isu penolakan RKUHP dan netizen tidak yakin RKUHP batal disahkan karena DPR RI masih bisa mengeliminasi keputusan Bamus.
“Karena itu tetap AWASI,” kata Budiman.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP.
Dikutip dari Kompas.com ia sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
“Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).
• Seluruh Mahasiswa di Indonesia Turun ke Jalan Tolak RKUHP, Begini Situasinya

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Budiman Sudjatmiko Sebut RKUHP Batal Disahkan, Benarkah?, https://jateng.tribunnews.com/2019/09/24/budiman-sudjatmiko-sebut-rkuhp-batal-disahkan-benarkah.

Editor: Catur waskito Edy

—-

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2019 rencananya segera akan dibuka di awal tahun 2019 demikian info dari Badan Kepegawaian Negara BKN dan yang tertuang di PP No.49 tahun 2018.

Maka jika anda ingin ikut seleksi PPPK 2019, mulai sekarang seharusnya rajin mengumpulkan latihan soal agar sukses dan bisa lolos menjadi ASN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *